.png)
Kebijakan menggratiskan transportasi bagi 15 golongan ini sempat memicu kegaduhan di media sosial. Warganet, terutama, melancarkan protes setelah tahu ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga masuk dalam daftar penerima fasilitas ini. Mereka menilai, ASN sudah memiliki gaji yang cukup memadai sehingga tidak pantas mendapatkan layanan cuma-cuma.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Gubernur Pramono Anung segera angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa tidak semua ASN di Pemprov DKI Jakarta memiliki gaji besar. Klarifikasi ini penting, sebab tujuannya adalah memberikan fasilitas yang adil, khususnya kepada mereka yang memang membutuhkan insentif tambahan untuk beralih dari kendaraan pribadi.
Dengan kata lain, kebijakan ini benar-benar bertujuan meringankan beban transportasi bagi para pekerja, baik swasta maupun ASN, yang punya keterbatasan gaji. Keputusan ini membuktikan Pemprov DKI Jakarta serius mendorong warganya agar segera berpindah haluan dari mobil atau motor pribadi ke transportasi massal. Inilah saatnya semua orang ikut merasakan kemudahan mobilitas gratis di Ibu Kota, sekaligus berkontribusi mengurangi masalah macet dan polusi. (ANT)
