Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo Beri Sinyal Revisi UU Polri, Jimly Asshiddiqie: Kalau Diperlukan, Kita Harus Siap!

fin.co.id - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa komisi yang dipimpinnya membuka peluang untuk memberikan rekomendasi revisi Undang-Undang Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) malam, Jimly menegaskan bahwa meski wacana revisi undang-undang tersebut masih bersifat tentatif, komisi akan bekerja serius dan objektif dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendengar aspirasi masyarakat dan kalangan internal Polri.

“Jadi, ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu terpaksa mengubah undang-undang, ya kita siap. Tapi belum tentu juga. Tim ini bukan tim biasa, ini tim hebat yang ingin menghimpun pendapat dari berbagai pihak,” ujar Jimly.

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini merupakan respon langsung Presiden Prabowo terhadap desakan publik yang menginginkan adanya perbaikan mendasar di tubuh Polri.

Aspirasi masyarakat tersebut menguat pasca sejumlah aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, yang bahkan diwarnai dengan pembakaran beberapa markas polisi di berbagai daerah.

Jimly menilai, kekhawatiran dan kemarahan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku aparat kepolisian harus dijawab secara serius melalui langkah reformasi struktural dan kultural.

“Kantor polisi di mana-mana sudah ada yang dibakar, termasuk di Jakarta Timur. Nah, itu kan bentuk kemarahan masyarakat. Presiden menjawabnya dengan membentuk tim reformasi. Apanya yang perlu direformasi? Nah, nanti bila perlu ya kita revisi undang-undang,” jelasnya.

Evaluasi Total Institusi Polri

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa komisi ini memiliki mandat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian, termasuk meninjau aspek hukum, struktur kelembagaan, dan budaya kerja aparat.

“Marilah kita pikirkan kepentingan bangsa dan negara. Jangan takut untuk melihat kekurangan,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para anggota komisi.