Hukum dan Kriminal . 08/11/2025, 16:29 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Seorang pejabat yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU turut diamankan dan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Sabtu, 8 November 2025.
Berdasarkan pantauan di lokasi, KPU datang sekitar pukul 11.41 WIB dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ia tampak mengenakan baju hitam, celana krem, serta masker yang menutupi sebagian wajahnya. Tanpa memberikan komentar, ia langsung memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, dari 13 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, 7 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
“Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya, pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujar Budi Prasetyo, Sabtu, 8 November 2025.
Dalam operasi tersebut, kata Budi, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah, meskipun jumlah pastinya masih belum diumumkan.
Sebelumnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama beberapa pejabat lain tiba lebih dulu di Gedung KPK sekitar pukul 08.10 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian serba hitam dan masker, serta memilih bungkam saat disapa wartawan.
Selain Sugiri, enam orang lain, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta—juga tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
KPK menduga OTT tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap.
Operasi di Ponorogo menjadi OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, pada Senin, 3 November 2025, KPK juga melaksanakan OTT di Provinsi Riau dan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam, serta Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan.
Dengan rentetan OTT ini, KPK menegaskan komitmennya untuk terus menindak praktik korupsi, termasuk yang terjadi di sektor pemerintahan daerah.
(Ayu Novita)
PT.Portal Indonesia Media