Tokoh Malari 1974, Soelaeman Nilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

fin.co.id - Aktivis pergerakan mahasiswa era Orde Baru, M.S. Soelaeman, menyatakan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Pandangan tersebut ia sampaikan berdasarkan pengalaman langsung sebagai pelaku sejarah peristiwa Malari 1974 dan Gerakan Kampus Kuning 1977–1978.

Dalam sebuah diskusi bertajuk “Soeharto dan Pahlawan Nasional”, Minggu, 9 November 2025, Soelaeman mengisahkan perjalanan panjangnya sebagai aktivis mahasiswa hingga menjadi dosen yang kerap berhadapan dengan tekanan politik. Ia mengajak publik melihat sosok Soeharto secara adil, dengan mempertimbangkan jasa dan kekurangannya secara seimbang.

“Saya tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM di masa itu. Tapi kita juga harus jujur, banyak hal baik yang diwariskan Soeharto bagi pembangunan dan stabilitas bangsa,” ujar Soelaeman.

Sebagai saksi hidup peristiwa Malari 15 Januari 1974, Soelaeman menegaskan, aksi mahasiswa saat itu berlangsung damai tanpa unsur kekerasan.

“Mahasiswa tidak membakar dan tidak menjarah. Kami turun ke jalan karena kepedulian terhadap nasib bangsa, bukan untuk membuat kekacauan,” ujarnya.

Ia menduga kerusuhan yang terjadi merupakan akibat dari provokasi kelompok lain yang memanfaatkan situasi politik saat itu.

“Kerusuhan Malari saya yakini bukan murni gerakan mahasiswa. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum politik saat itu,” katanya.

Setelah peristiwa itu, Soelaeman termasuk dari ratusan mahasiswa yang ditangkap, bahkan kembali ditahan pada tahun 1977 karena dianggap memprovokasi mahasiswa dalam gerakan Kampus Kuning.

“Saya sempat dituduh menghasut mahasiswa menolak hasil Pemilu 1977. Padahal saya hanya menyuarakan tanggung jawab moral terhadap demokrasi,” ujarnya.

Dalam pandangannya, kepemimpinan Soeharto mencerminkan dua sisi yang ia sebut sebagai “dosa dan jasa”. Ia mengakui adanya pelanggaran HAM seperti tragedi 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Marsinah, dan Trisakti, serta praktik KKN dan pembatasan politik. Namun, di sisi lain, ia menilai Soeharto juga meninggalkan jejak keberhasilan besar seperti swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi stabil, serta program keluarga berencana yang diakui dunia.

“Soeharto memang punya sisi kelam, tapi juga punya peran besar dalam membangun fondasi ekonomi nasional. Kita tidak bisa menilai sejarah hanya dari satu warna,” ucapnya.

Soelaeman menilai selama masa Orde Baru, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen, inflasi terkendali, dan harga kebutuhan pokok relatif stabil.

“Rakyat hidup tenang, kesempatan kerja terbuka luas, dan Indonesia dikenal di dunia sebagai negara yang stabil,” katanya.

Meskipun pernah menjadi korban represi politik, Soelaeman menegaskan tidak menyimpan dendam pribadi terhadap Soeharto. Ia justru mengajak publik bersikap objektif dalam menilai dua tokoh besar bangsa.

“Kalau Soekarno dengan segala kesalahannya bisa diangkat menjadi pahlawan nasional, maka Soeharto pun berhak atas penghormatan yang sama,” ujarnya.