Maduro Murka! Venezuela Siap Lawan Amerika, Komando Perang Dimulai Saat Fajar!

Sumber di pemerintahan Venezuela menyebut bahwa AS telah mengirim beberapa kapal perang ke wilayah perairan dekat Venezuela sebagai bagian dari operasi "anti-narkotika".

Namun, pihak Caracas menilai langkah itu hanyalah alasan politik untuk menekan pemerintahan Maduro yang dikenal anti-Barat.

Trump Dituding Ingin Kuasai Energi Venezuela

Ketegangan kedua negara semakin tajam setelah laporan media AS pada September lalu menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi militer untuk menyerang kartel narkoba di Venezuela.

Namun, menurut Maduro, tujuan utama operasi tersebut bukan soal narkoba, melainkan menguasai cadangan energi Venezuela yang melimpah, termasuk minyak mentah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Mereka (AS) tidak pernah peduli soal narkoba. Yang mereka inginkan adalah kekayaan energi Venezuela, minyak, dan gas kami,”  kata Maduro dalam pernyataannya pekan lalu.

Sebelumnya, pada Agustus, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa pemerintahan Trump siap menggunakan “setiap elemen kekuatan Amerika” untuk melawan perdagangan narkoba, termasuk operasi militer di wilayah Venezuela.

Namun, pernyataan tersebut dianggap provokatif dan memperburuk hubungan diplomatik kedua negara yang telah memburuk sejak AS memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap Caracas.

Salah satu aspek penting dari undang-undang pertahanan yang baru ini adalah pelibatan langsung rakyat Venezuela.

Maduro menyebut rakyat sebagai bagian penting dari strategi pertahanan nasional, yang tidak hanya bertugas sebagai pendukung moral, tetapi juga komponen aktif dalam menjaga keamanan wilayah.

Sistem pertahanan rakyat ini mencakup:

• Milisi Nasional Bolivarian yang terdiri dari warga sipil bersenjata.

• Organisasi komunitas lokal yang bertugas mengawasi keamanan daerah.

• Pelatihan dasar pertahanan untuk warga sipil di seluruh negeri.

Langkah ini mengingatkan pada strategi “pertahanan total rakyat” yang pernah diterapkan Kuba dan Iran dua negara yang juga sering berhadapan dengan tekanan dari AS.