.png)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan sejumlah hoaks terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). - Anisha Aprilia -
Habiburokhman menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Aparat tidak dapat menyita atau membekukan aset tanpa persetujuan dari otoritas yudikatif.
Penangkapan dan Penahanan Sangat Hati-hati
Terakhir, RUU KUHAP baru juga menanggapi isu penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Ada kekhawatiran Polisi bisa menangkap tanpa adanya konfirmasi tindak pidana yang jelas.
Habiburokhman membantah isu tersebut. Menurut Pasal 93 dan Pasal 99 RUU KUHAP baru, proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti.
"Penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci," tutupnya, memberikan kepastian bahwa prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Publik harus lebih cerdas menyaring informasi dan selalu merujuk pada sumber resmi untuk menghindari penyebaran hoaks. - Anisha Aprilia/Disway -
