.png)
fin.co.id - Pemerintah Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya, untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas kebijakan, serta pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, seusai menghadiri acara Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya.
"Mungkin kali ini belum mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan IKK terunggul namun Kota Bekasi memiliki indeks kualitas kebijakan yang luar biasa, namun ini menjadi penyemangat sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memberikan kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda tentunya harus lebih diarahkan pada kepentingan publik,” ungkap Wawali Abdul Harris Bobihoe.
Harris Bobihoe menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Mas Tri Adhianto bersama dirinya, Pemerintah Kota Bekasi berupaya memastikan bahwa seluruh layanan publik berjalan dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Menurutnya, kualitas layanan merupakan kunci untuk mewujudkan Bekasi sebagai kota yang nyaman sekaligus menyejahterakan masyarakatnya.
Ia juga berharap kebijakan-kebijakan yang nantinya dirumuskan Pemkot Bekasi dapat lebih terarah dan berdampak langsung bagi warga.
Harris menegaskan, target utama bukan semata meraih penghargaan, tetapi memastikan substansi kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperbaiki layanan di berbagai sektor.
