Kadin Soroti Lonjakan Harga Tiket di Aceh: Mobilitas Warga saat Bencana Harus Terjangkau

fin.co.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi kabar naiknya harga tiket pesawat di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang disebut-sebut mencapai Rp8 juta untuk rute Bener Meriah–Banda Aceh. Kadin menegaskan, keterjangkauan tarif penerbangan harus diupayakan, terutama ketika wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah sedang menghadapi bencana Banjir, dan longsor.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto. Ia menekankan, kelancaran mobilitas masyarakat serta pelayanan kemanusiaan harus menjadi prioritas ketika kebutuhan masyarakat tengah meningkat.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas laporan kenaikan harga tiket pesawat pada sejumlah rute di wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dalam situasi darurat bencana, akses, dan mobilitas masyarakat, relawan, logistik, serta tenaga medis merupakan prioritas yang harus dijaga kelancarannya oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Carmelita dalam keterangan, Jumat, 5 Desember 2025.

Untuk itu, Carmelita menjelaskan, Kadin Indonesia tengah melakukan pemantauan terhadap perkembangan tarif penerbangan di Aceh. Informasi lapangan akan terus diperbarui melalui koordinasi bersama Kadin Provinsi Aceh.

"Sebagai respons atas perkembangan ini, kami akan terus memantau dinamika tarif di Aceh dengan menerima masukan langsung dari Kadin Aceh. Kadin Indonesia berkomitmen mendukung upaya percepatan pemulihan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat," tambahnya.

Dalam proses pemantauan ini, Carmelita juga menyampaikan bahwa Kadin Indonesia akan menjalin kerja sama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) guna memastikan terjalinnya komunikasi efektif bersama maskapai.

"Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan adanya komunikasi yang konstruktif untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tengah situasi darurat ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung menilai, pemerintah harus memastikan agar kebijakan transportasi udara selama masa bencana tidak semakin memberatkan warga.

"Kami meminta Menteri Perhubungan untuk segera meninjau kebijakan harga maskapai di rute-rute terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak boleh dibebani tarif yang tidak rasional. Negara harus hadir untuk memastikan akses kemanusiaan berjalan dengan lancar dan terjangkau," pungkasnya.

(Bianca Khairunnisa)