.png)
Langkah ini diyakini akan memutus mata rantai permainan oknum di daerah, sekaligus meningkatkan standar pengawasan nasional yang lebih seragam.
Target Operasi Penuh Maret 2026
Purbaya menjelaskan bahwa sistem centralized scanning ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Pemerintah menargetkan sistem tersebut dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.
Untuk mendukung proyek besar ini, pemerintah juga mengalokasikan sumber daya yang tidak sedikit, baik dari sisi anggaran, infrastruktur teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh. Jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan,” pungkasnya.
Langkah pembenahan sistem pengawasan Bea Cukai ini juga erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara.
Sebelumnya, penerimaan dari pengawasan bea keluar tercatat menembus Rp 496,77 miliar hingga November 2025.
Dengan sistem baru yang lebih transparan dan terpusat, pemerintah berharap:
-
Kebocoran penerimaan bisa ditekan
-
Potensi penyelundupan dapat diminimalkan
-
Kepercayaan publik terhadap institusi Bea Cukai meningkat
-
Iklim usaha menjadi lebih sehat dan adil
Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat karena proses pemeriksaan dilakukan secara objektif berbasis teknologi.
Reformasi besar-besaran yang dilakukan Kementerian Keuangan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main dalam membenahi sektor pengawasan kepabeanan.
Pemanfaatan teknologi, pengambilan keputusan terpusat, serta penguatan sistem IT menjadi kombinasi yang diharapkan mampu mengikis praktik-praktik menyimpang yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha.
Ke depan, sistem Bea Cukai Indonesia diharapkan semakin modern, transparan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
