Pengamat Nilai Kritik Prabowo soal 'Wisata Bencana' sebagai Sinyal Pengetatan Kendali Kabinet

fin.co.id - Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik “wisata bencana” oleh sejumlah menteri dinilai bukan sekadar teguran moral, melainkan sinyal politik untuk menegaskan kendali Presiden atas kinerja dan komunikasi kabinet. Sikap tersebut menunjukkan Prabowo tidak ingin para menteri bergerak dengan agenda dan panggungnya masing-masing, terutama di tengah situasi krisis.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, pernyataan Prabowo mencerminkan upaya Presiden untuk kembali mengonsolidasikan narasi serta pola komunikasi para menteri yang selama ini dinilai belum sejalan. Kepala negara ingin memastikan setiap kehadiran pejabat di lokasi krisis berada dalam satu garis komando, bukan menjadi aksi individual yang berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Tak bisa dipungkiri, di masa bencana sering kali muncul pejabat yang lebih sibuk membangun citra. Hadir membawa kamera, mengemas kepedulian secara visual, yang pada akhirnya berpotensi diterjemahkan publik sebagai investasi popularitas politik,” ujar Arifki kepada fin.co.id, Selasa, 16 Desember 2025.

Namun demikian, ia menilai fenomena tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari lemahnya komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana. Ketika negara tidak tampil dengan narasi yang solid dan terkoordinasi, ruang tersebut kerap diisi oleh menteri secara individual sebagai upaya menunjukkan kehadiran negara. Persoalan muncul saat kehadiran itu disertai produksi konten yang berlebihan, sehingga niat baik justru kehilangan legitimasi di mata publik.

“Presiden seharusnya tidak terus-menerus dibebani urusan persepsi dan komunikasi. Jika kementerian dan lembaga yang berwenang tidak menjalankan fungsi komunikasinya secara maksimal, maka seluruh sentimen negatif, baik dari oposisi maupun publik, akan bermuara ke presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arifki menilai penggunaan istilah “wisata bencana” oleh Prabowo bukan tanpa pertimbangan. Pilihan diksi tersebut dinilai sederhana, mudah dipahami, dan efektif membentuk persepsi publik yang sebelumnya belum terkelola secara komunikatif. Bahasa itu sekaligus memosisikan Presiden sebagai pihak yang mengoreksi, serta menjadi peringatan agar menteri tidak menjadikan penderitaan warga sebagai ajang simbolik atau kompetisi panggung kemanusiaan.

“Ini pesan internal yang disampaikan secara eksternal. Tegas kepada menteri, sekaligus menenangkan publik,” katanya.

Dari sudut pandang politik, langkah ini juga dipahami sebagai upaya menjaga otoritas Presiden di dalam pemerintahan. Teguran terbuka tersebut menegaskan bahwa pusat kendali tetap berada di Istana, bukan di ruang media sosial para menteri.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu menilai, jika pendekatan ini dijalankan secara konsisten, kabinet Prabowo berpeluang bekerja lebih solid dan terkoordinasi. Meski begitu, ia mengingatkan perlunya figur atau mekanisme komunikasi yang kuat di luar Presiden agar beban komunikasi pemerintah tidak selalu bertumpu pada kepala negara.

“Bencana menjadi cermin. Terlihat siapa yang benar-benar bekerja untuk negara, siapa yang sekadar berjalan di depan kamera, dan siapa yang tidak menjalankan tugasnya,” tutupnya.