Indonesia Ikuti Bidding Lahan Kampung Haji di Makkah, Masuk Dua Besar Peminat

fin.co.id - Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengikuti proses bidding untuk memperoleh lahan di kawasan Western Hindawiyah, Makkah, yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Lahan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pembangunan Kampung Haji Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, usai melaporkan perkembangan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 17 Desember 2025.

“Yang kedua adalah yang proses bidding. Yang nomor enam namanya di Western Hindawiyyah. Itu jaraknya hampir sama 2,5 km dari Masjidil Haram,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa minat terhadap lahan tersebut tergolong sangat tinggi, dengan jumlah peserta bidding mencapai sekitar 90 pihak. Meski demikian, Indonesia disebut berhasil menempati posisi dua besar dalam proses seleksi.

Rosan menambahkan, sistem bidding yang diterapkan di Arab Saudi tidak menitikberatkan pada besaran nilai penawaran. Penilaian lebih difokuskan pada konsep pembangunan, rancangan desain, serta kesesuaian dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Terkait hasil akhir, Rosan menyebut pengumuman pemenang bidding diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” ungkap Rosan.

Ia juga memastikan seluruh perkembangan tersebut telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Apabila Indonesia berhasil memenangkan proses tersebut, pemerintah optimistis kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

“Kalau kita mendapatkan lahan itu insyaallah seluruh jemaah haji kita bisa terlayani, mempunyai tempat yang sangat baik, yang sangat layak, sangat dekat dibandingkan dengan keadaan sekarang, dan tentunya ini akan menambah insyaallah kekhusyukan mereka pada saat melakukan umrah dan haji,” ucap Rosan.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa konsep Kampung Haji Indonesia dirancang berada di dua titik berbeda. Pengaturan ini ditujukan untuk mempermudah pengelolaan arus lalu lintas serta logistik jemaah agar lebih efektif dan terorganisasi.

Ia juga menegaskan bahwa lahan yang telah dibeli pemerintah berstatus hak milik dan akan resmi berlaku mulai Januari mendatang, seiring dengan penerapan regulasi baru di Arab Saudi.

“Karena memang baru akan sah pada bulan Januari sesuai dengan undang-undang yang baru diizinkan sehingga institusi asing boleh memiliki. Jadi ini adalah hak milik, tanah di Makkah dan Madinah jadi hak milik,” tutur Rosan.

Menurut Rosan, lahan tersebut menjadi yang pertama di Makkah yang dimiliki oleh institusi di luar Arab Saudi. Hal ini, kata dia, mencerminkan kepercayaan pemerintah Arab Saudi terhadap komitmen Indonesia.

CEO Danantara itu menambahkan, otoritas Arab Saudi kini memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang serius dan memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di Makkah dan ke depan juga di Madinah.

“Mereka menyampaikan sekarang mereka menganggap kita sangat serius dan berkomitmen penuh untuk membangun dan menjadi bagian dari pembangunan terutama di Makkah dan insyaallah di Madinah,” pungkasnya.