.png)
“Karena statusnya masih bencana provinsi, Pemerintah Aceh memandang perlu mengundang lembaga-lembaga yang konsen terhadap kebencanaan dan pemulihan pasca-bencana,” ujarnya.
Langkah ini, kata dia, justru bertujuan untuk memperkuat koordinasi, bukan melangkahi pemerintah pusat.
Muhammad MTA mengingatkan bahwa pada masa pasca-tsunami Aceh 2004, lembaga-lembaga seperti UNDP, UNICEF, dan IOM berperan besar dalam pemulihan Aceh. Hingga kini, sebagian dari mereka masih menjalankan program di Tanah Rencong.
Sebagai contoh, UNICEF masih aktif menjalankan program pendampingan dan perlindungan anak di Aceh hingga April 2026. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut tetap hadir dan terlibat dalam pemulihan pasca-bencana.
“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana, dan berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Muhammad MTA mengakui bahwa isu ini sempat berkembang seolah-olah Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo Subianto dengan mengirim surat langsung ke PBB. Namun ia menegaskan anggapan tersebut tidak benar.
Ia menyebut Tim Komunikasi Presiden juga telah meminta klarifikasi terkait persoalan ini. Setelah dijelaskan secara menyeluruh, pihak Istana disebut dapat memahami dan menyambut positif langkah Pemerintah Aceh.
“Itu hal yang biasa dalam menggalang dukungan. Apalagi UNDP dan UNICEF adalah mitra strategis pemerintah,” katanya.
UNDP dan UNICEF Akui Terima Surat dari Pemprov Aceh
Sebelumnya, Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta mengonfirmasi bahwa UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Aceh pada 14 Desember 2025.
Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan terbaik, sesuai mandat mereka dalam pemulihan dini (early recovery) pasca-bencana.
Sementara itu, UNICEF juga mengonfirmasi telah menerima surat dari Pemprov Aceh dan sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kelompok rentan.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, bukan untuk menimbulkan polemik politik.
