Pemkab Tangerang Alokasikan Rp1,6 Triliun Untuk Pengentasan Kemiskinan

fin.co.id -  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan untuk memastikan kejelasan sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaannya.

"Kita sedang menganalisis kembali apakah program kita sudah tepat sasaran dan tepat waktu? Target kita tidak terlalu muluk, tapi paling tidak kita harus menurunkan kemiskinan ekstrim," ujar Soma kepada FIN Senin, 22 Desember 2025.

Ia mengungkapkan, Pemkab Tangerang juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk program pengentasan kemiskinan di tahun depan yang disebarkan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Mulai dari Dinas Koperasi, Kesehatan, Pendidikan, hingga instansi di tingkat kecamatan semuanya diberikan target untuk berkontribusi.

"Programnya tidak hanya yang bersifat langsung seperti bantuan sosial atau penekanan inflasi melalui harga murah sembako. Kita juga ada program untuk mengurangi beban transportasi masyarakat miskin, seperti bis sekolah gratis itu juga termasuk," jelasnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Soma telah memerintahkan seluruh OPD agar pengeluaran anggaran untuk pengentasan kemiskinan dimulai sejak Januari 2026 tanpa menunggu akhir Desember.

Pelaksanaan program dan pengeluaran anggarannya akan dibagi menjadi tiga periode masing-masing 3 bulan.

"Ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan agar pengeluaran anggaran disegerakan, karena anggarannya sudah ada. Kita akan melanjutkan alokasi minimal Rp1,6 triliun ke depan untuk warga miskin," tegasnya.

Dikatakan Soma, sasaran utama program ini adalah keluarga di desil 1 yang sangat rawan kemiskinan, dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp650 ribu. Artinya, rata-rata pendapatan per hari per keluarga hanya sekitar Rp30 ribu dan belum tentu terjamin setiap hari.

"Kita perlu mengintegrasikan program mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan – karena banyak di antara mereka bekerja sebagai buruh serabutan tanpa pekerjaan tetap – agar penanganan kemiskinan tidak lagi kabur," pungkas Soma.