Hubungan Memanas! Thailand Batal Bebaskan Tentara Kamboja, Ratusan Drone Misterius Jadi Pemicu

fin.co.id ​ – Hubungan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Pemerintah Thailand menyatakan tengah mempertimbangkan ulang waktu pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli lalu.

Keputusan ini muncul di tengah laporan adanya pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak (drone) milik Kamboja.

​Penundaan ini terjadi meski masa krusial gencatan senjata 72 jam—yang seharusnya menjadi syarat pemulangan para tawanan—masih berlangsung.

​Tuduhan Provokasi Drone

​Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndedj Balankura, mengungkapkan bahwa pihak keamanan mendeteksi adanya drone yang masuk ke wilayah kedaulatan Thailand.

Tindakan ini dinilai melanggar Pasal Enam perjanjian yang baru ditandatangani pada Sabtu 27 Desember 2025 mengenai penghindaran tindakan provokatif.

​"Oleh karena itu, Thailand sedang mempertimbangkan waktu pembebasan 18 tentara tersebut," ujar Nikorndej dalam konferensi pers di Bangkok, Selasa 30 Desember 2025.

​Sebelumnya, Bangkok menuduh Kamboja mengirim lebih dari 250 unit pesawat tak berawak ke wilayah mereka pada Senin kemarin.

​Kamboja Membantah Keras

​Pihak Phnom Penh langsung menepis tudingan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, menegaskan bahwa tidak ada operasi pesawat tak berawak di wilayah Thailand.

​"Kami menegaskan bahwa tidak ada peluncuran pesawat tak berawak semacam itu yang terjadi," kata Maly Socheata.

​Di sisi lain, juru bicara pemerintah Kamboja, Pen Bona, menyatakan pihaknya masih memantau situasi ini tanpa memberikan reaksi berlebih. Sementara itu, Gubernur Pailin, Ban Sreymom, mengaku belum menerima informasi resmi terkait perubahan jadwal kepulangan para prajurit tersebut.

​Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Konflik

​Bentrokan perbatasan antara kedua negara ini tercatat telah menelan banyak korban jiwa. Konflik yang meletus sejak Juli telah menewaskan sedikitnya 48 orang, sementara eskalasi terbaru selama 20 hari terakhir merenggut nyawa 99 orang, termasuk warga sipil.

​Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, memberi sinyal bahwa pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) kemungkinan besar akan tertunda hingga pemilu Thailand selesai pada 8 Februari mendatang.

​Di tengah ketegangan ini, China berusaha mengambil peran sebagai mediator.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan Beijing akan "terus memainkan peran konstruktif dengan cara Asia" untuk memulihkan kepercayaan antara Thailand dan Kamboja, menyusul pertemuan trilateral yang diprakarsai Menlu Wang Yi pada Senin lalu. *