.png)
fin.co.id - Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 kembali mencuat ke publik. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat.
Kepastian kenaikan gaji PNS masih sangat bergantung pada kondisi keuangan negara dan arah perekonomian nasional.
Purbaya menekankan, kebijakan terkait gaji ASN tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan kebijakan belanja negara.
Karena itu, keputusan soal gaji tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa melihat gambaran ekonomi secara utuh.
“Saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu 31 Desember 2025.
Menurut Purbaya, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal ke depan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional secara lebih komprehensif.
Evaluasi ini mencakup pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta tren penerimaan negara dibandingkan periode sebelumnya.
Ia menjelaskan, setelah data ekonomi tersebut terkumpul dan dianalisis, barulah pemerintah bisa masuk ke tahap pembahasan lanjutan terkait berbagai kebijakan belanja negara. Salah satunya termasuk kemungkinan penyesuaian gaji ASN.
“Semua kebijakan belanja diperlakukan sama. Kita harus pastikan dulu kondisi fiskal kita cukup kuat,” jelasnya.
Langkah kehati-hatian ini, kata Purbaya, penting agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani anggaran negara di tengah dinamika ekonomi global yang masih fluktuatif.
Isu kenaikan gaji ASN menguat setelah Purbaya menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, di Kementerian Keuangan pada Senin 29 Desember 2025.
Pertemuan tersebut memicu spekulasi publik bahwa pemerintah mulai membuka peluang kenaikan gaji ASN pada 2026. Apalagi, pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya kebutuhan kesejahteraan aparatur negara seiring tuntutan kinerja dan reformasi birokrasi.
Rini membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut, isu gaji ASN memang ikut dibahas. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama kunjungannya adalah membicarakan sejumlah pekerjaan rumah reformasi birokrasi yang memerlukan dukungan lintas kementerian.
