.png)
PDIP akan menggelar hajatan besar di Ancol, Jakarta, pada 10-12 Januari 2026 mendatang. Acara ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berpotensi membahas isu krusial: pilkada melalui DPRD.
Intisari :
- PDIP gelar HUT dan Rakernas di Ancol, 10-12 Januari 2026.
- Rakernas PDIP berpotensi membahas isu pilkada melalui DPRD.
- Wacana pilkada melalui DPRD sebelumnya sudah diusulkan partai lain dengan alasan menekan biaya politik.
fin.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menghelat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di BCIJ, Ancol, Jakarta, pada 10 hingga 12 Januari 2026.
Acara akbar ini diprediksi akan memanas, terutama dengan adanya potensi pembahasan isu krusial yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan politik nasional: pilkada melalui DPRD.
Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi X DPR, secara terbuka mengakui kemungkinan besar isu ini akan menjadi agenda utama dalam Rakernas.
"Kalau menjadi keputusan Rakernas," tegasnya kepada awak media pada Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menekankan bahwa wacana pilkada melalui DPRD ini bukan sekadar angin lalu, melainkan telah menjadi perhatian khusus di berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di seluruh Indonesia.
Banyak kader partai di daerah yang siap menyuarakan dukungan mereka terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah ini.
"Karena ini juga menjadi perhatian dan dari daerah juga banyak yang menyuarakan biasanya teman-teman daerah akan juga menyuarakan itu rapat kerja," jelasnya, menggambarkan antusiasme para kader di tingkat akar rumput.
Gagasan Lama Mengemuka: Pilkada DPRD untuk Efisiensi Politik?
Perlu dicatat, gagasan tentang pilkada yang kembali digelar melalui DPRD bukanlah hal baru dalam lanskap politik Indonesia.
Wacana ini pertama kali mencuat pada 23 Juli 2025, ketika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan mekanisme serupa.
Alasan utama di balik usulan tersebut adalah upaya untuk menekan mahalnya ongkos politik yang kerap mengiringi pelaksanaan pilkada secara langsung.
Selain itu, praktik politik uang yang masih marak juga menjadi sorotan utama yang ingin diatasi melalui perubahan sistem ini.
