PDI Perjuangan Tegas Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya

fin.co.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak sependapat dengan gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut dinyatakan sebagai keputusan resmi partai.

“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 17 Januari 2026.

Ia mengungkapkan, penolakan itu berlandaskan pada pengalaman sejarah bangsa, khususnya pada era Orde Baru. Saat itu, sistem kekuasaan yang terpusat dinilai membatasi keterlibatan publik dalam proses politik dan berujung pada lemahnya legitimasi kepemimpinan.

Menurut Hasto, pemimpin yang tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat berpotensi mengembangkan karakter otoriter. Kondisi tersebut, kata dia, kerap disertai penyalahgunaan hukum serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena minimnya pengawasan masyarakat.

“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ucapnya.

Meski demikian, Hasto tidak menampik bahwa pelaksanaan pilkada langsung masih menyisakan berbagai persoalan, termasuk politik uang dan kompetisi yang tidak sehat. Namun, PDI Perjuangan berupaya mengurangi beban biaya politik melalui pendekatan gotong royong serta penerapan regulasi internal partai.

Ia menegaskan, dalam tubuh PDI Perjuangan, rekomendasi pencalonan kepala daerah tidak dapat diperjualbelikan. Setiap kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.

Selain itu, partai juga mempertimbangkan aspek strategis dalam menempatkan kader di daerah-daerah tertentu, seperti kawasan lumbung pangan, wilayah perbatasan, serta daerah strategis lainnya termasuk Papua.

Hasto menilai tingginya ongkos politik tidak terlepas dari masih lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Ia pun mengingatkan, apabila wacana pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, hal tersebut berisiko menciptakan jarak antara aspirasi rakyat dan mekanisme politik yang dijalankan.