Prajurit Kodam XXI Diterjunkan untuk Redam Konflik Gajah dan Warga di Lampung Timur

fin.co.id - Konflik antara gajah liar dengan warga di Lampung Timur (Lamtim) masih terus terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana membangun pembatas sepanjang sekitar 60-70 kilometer di sepanjang batas kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

Sambil menunggu pembangunan pagar pembatas, Kodam XXI/Radin Inten menerjunkan prajurit guna meredam konflik gajah dan warga.

Menurut Panglima Kodam XXI Raden Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, keterlibatan prajurit di kawasan TNWK merupakan bagian dari tugas perbantuan TNI kepada pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, prajurit yang ditugaskan di lokasi tersebut merupakan personel dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Labuhan Ratu.

Prajurit TNI diperintahkan untuk membantu masyarakat menghalau gajah liar, sekaligus menjaga keamanan desa penyangga TNWK.

"Langkah ini dinilai krusial mengingat konflik manusia dan gajah di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan warga kerap mengalami kerugian akibat rusaknya lahan pertanian dan fasilitas umum. Dalam sejumlah kasus, konflik bahkan juga berujung pada korban jiwa," jelas Kristomei, Senin, 26 Januari 2026.

Pagar Pembatas Diharap Jadi Solusi Konflik Gajah dan Warga

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah mengatakan, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.

“Selain pembangunan infrastruktur, keterlibatan TNI diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah dan meminimalkan ancaman gajah liar ke permukiman,” katanya.

Ela juga mengatakan, pembangunan pagar pembatas merupakan langkah jangka panjang agar gajah tetap berada di habitat alaminya, sementara warga desa penyangga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa cemas.

"Kami harap pembangunan pagar permanen tersebut menjadi solusi konflik gajah dan manusia di Lampung Timur," kata dia.

Proyek pembangunan pagar ini direncanakan mulai dikerjakan pada 2026 dan saat ini telah memasuki tahap survei.

Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, keselamatan satwa, serta efektivitas perlindungan bagi warga dengan keterlibatan langsung personel TNI di lapangan.