.png)
fin.co.id - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui pelantikan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI yang baru. Sari mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Adies Kadir setelah politisi Partai Golkar tersebut mengundurkan diri untuk mengemban amanah baru sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
Proses Pemberhentian dan Transisi Jabatan
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memimpin jalannya penetapan tersebut dengan merujuk pada Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Regulasi ini mengatur prosedur pemberhentian pimpinan DPR RI sebelum dilakukan pergantian jabatan.
"Sidang dewan menyetujui pemberhentian Saudara Adies Kadir dari jabatan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan," ujar Saan di tengah persetujuan bulat para peserta rapat paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.
Mandat dari Fraksi Partai Golkar
Pergantian ini bermula dari usulan resmi DPP Partai Golkar yang menunjuk Sari Yuliati sebagai suksesor Adies Kadir di jajaran pimpinan dewan. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam ayat 2 dan ayat 4 Peraturan DPR RI mengenai pengisian kursi pimpinan dari fraksi yang sama.
Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat, Sari Yuliati langsung menjalani prosesi pengambilan sumpah janji jabatan. Sesuai prosedur hukum yang berlaku pada Pasal 78, prosesi pengucapan sumpah tersebut dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung.
Dengan pelantikan ini, Sari Yuliati kini resmi memegang peran strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kehadirannya diharapkan mampu melanjutkan stabilitas kepemimpinan dalam mengawal berbagai kebijakan legislasi dan pengawasan anggaran di tingkat pusat.
