Fakta Mengejutkan Mensos! 15 Juta Warga Mampu Masih Nikmati PBI BPJS, Puluhan Juta Orang Miskin Justru Terlewat

fin.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf membongkar persoalan krusial dalam penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Di hadapan anggota DPR RI, ia mengungkap bahwa jutaan warga yang secara ekonomi tergolong mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan negara.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menyampaikan temuannya dalam rapat kerja bersama DPR RI, Senin 9 Februari 2026. Ia menyebut sekitar 15 juta jiwa dari kelompok desil 6 hingga 10, termasuk kelompok non-desil, masih menikmati PBI BPJS Kesehatan, meski seharusnya tidak lagi masuk kategori penerima.

“Sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil mencapai 15 juta lebih,” ujar Gus Ipul, Senin, 9 Februari 2026.

Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi masyarakat miskin. Gus Ipul memaparkan bahwa kelompok desil 1 hingga 5 atau lapisan kesejahteraan terbawah yang belum tercover PBI justru jumlahnya jauh lebih besar.

“Desil 1–5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih,” katanya.

Ia menjelaskan, ketimpangan ini terjadi akibat masih lemahnya akurasi data penerima bantuan. Kesalahan tersebut dikenal sebagai inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika warga yang tidak berhak justru menerima bantuan, sementara exclusion error menimpa mereka yang seharusnya mendapat bantuan tetapi belum terdata.

Sebagai langkah korektif, Kementerian Sosial telah melakukan pengalihan kepesertaan PBI secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Pendekatan berbasis desil ekonomi disebut mulai memberikan hasil yang cukup signifikan.

“Perbaikan berbasis desil membuat tingkat kesalahan mulai menurun secara signifikan,” jelasnya.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa pembenahan tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam proses verifikasi dan validasi data. Sepanjang 2025, Kemensos baru mampu melakukan kroscek terhadap lebih dari 12 juta kepala keluarga, jauh di bawah kebutuhan ideal yang mencapai lebih dari 35 juta kepala keluarga.

“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 kami hanya mampu mengkroscek 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” paparnya.

Untuk mempercepat perbaikan, Kemensos kini menggandeng pemerintah daerah agar pemutakhiran data dapat dilakukan lebih cepat dan lebih presisi. Selain itu, masih terdapat penerima di atas desil 5 yang belum dirangking akibat proses reaktivasi data.

Termasuk di dalamnya sekitar 6.000 penderita penyakit katastropik serta bayi baru lahir yang tetap harus mendapatkan perlindungan PBI Jaminan Kesehatan.

Gus Ipul menegaskan, akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran, menyentuh masyarakat paling rentan, serta mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran akibat salah sasaran penerima.

Hasyim Ashari/Disway