.png)
“Kondisi ekonomi Indonesia masih diwarnai dengan rasa was-was,” ujarnya, sembari menyinggung keterbatasan ruang fiskal, pengetatan anggaran, pelemahan rupiah, serta turunnya daya beli masyarakat.
Di sisi lain, kebutuhan dalam negeri seperti penanganan bencana alam di berbagai daerah juga memerlukan dukungan anggaran pemerintah.
“Dengan kata lain, uang Rp17 triliun itu masih sangat dibutuhkan oleh rakyat kita sendiri untuk kepentingan dalam negeri,” kata Dino.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar Indonesia berhati-hati terhadap kemungkinan menjadi anggota permanen Board of Peace. Menurutnya, posisi tersebut bukanlah sebuah keharusan atau prestasi.
“Menjadi anggota permanen dari Board of Peace itu bukan keharusan, bukan prestasi, bukan kehormatan, bahkan penuh ranjau dan risiko,” ujarnya.
Sebagai langkah yang lebih aman, Dino menyarankan Indonesia mempertimbangkan status sebagai anggota biasa terlebih dahulu, sembari mencermati arah kebijakan, akuntabilitas, dan keberpihakan organisasi tersebut ke depan, khususnya dalam isu Palestina. *
