Guru Besar UNJ: Kekerasan Bersenjata di Papua Jadi Alarm Kemanusiaan

fin.co.id - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di bidang resolusi konflik dan perdamaian, Profesor Abdul Haris Fatgehipon, menilai eskalasi kekerasan bersenjata di Papua telah berubah menjadi ancaman nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan sekaligus ujian bagi peran negara dalam melindungi warganya.

Menurut Abdul Haris, konflik yang berlarut-larut membuat masyarakat sipil berada pada posisi paling rentan. Korban tidak hanya berasal dari warga setempat, tetapi juga aparat keamanan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pekerja transportasi udara sipil yang menjadi sasaran aksi kelompok separatis bersenjata.

“Ketika guru, tenaga kesehatan, pilot, dan warga sipil menjadi sasaran, maka konflik ini sudah melampaui batas politik dan keamanan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera diakhiri,” ujarnya kepada wartawan, Minggu, 15 Februari 2026.

Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan situasi tersebut berlarut. Menurutnya, kelompok bersenjata di Papua secara jumlah bukan kekuatan besar, namun konflik yang tidak ditangani secara komprehensif membuat mereka tetap berkembang.

“Jangan sampai negara terlihat kalah oleh kelompok bersenjata yang bergerilya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dan kapasitas menghadapi perang gerilya. Ditambah dukungan teknologi seperti drone, seharusnya deteksi dan pengamanan bisa dilakukan lebih efektif,” kata Abdul Haris.

Ia juga menyoroti sejumlah insiden kekerasan terbaru, termasuk pembunuhan dua kru pesawat sipil di Bandara Koroway, Papua Selatan, serta penembakan terhadap personel TNI di wilayah Tembagapura. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga HAM internasional perlu melihat kasus-kasus ini secara seimbang. Jangan hanya fokus pada dugaan pelanggaran aparat, tetapi juga pada kekerasan brutal yang dilakukan kelompok separatis,” tegasnya.

Lebih jauh, Abdul Haris mendorong pemerintah pusat agar tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Ia berpandangan penyelesaian konflik Papua harus ditempuh melalui strategi menyeluruh yang mencakup aspek kesejahteraan, sosial budaya, serta dialog.

“Pengalaman Aceh dan Maluku menunjukkan bahwa dialog adalah kunci penting dalam mengakhiri konflik. Papua juga harus diberi ruang dialog yang serius dan bermartabat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, konflik bersenjata yang berlangsung terlalu lama berpotensi menyeret masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan remaja, dalam penggunaan senjata api. Bahkan, situasi tersebut bisa membuka celah bagi jaringan perdagangan senjata lintas negara.

“Dalam konflik Ambon, kita melihat anak-anak usia sekolah mampu menggunakan senjata api dan membuat senjata rakitan. Jika konflik Papua tidak segera diselesaikan, risiko kemanusiaan seperti ini akan terulang,” katanya.

Abdul Haris menegaskan bahwa perhatian negara terhadap Papua tidak boleh bersifat reaktif atau muncul hanya ketika ada korban dan sorotan media.

“Semakin lama konflik ini dibiarkan, semakin besar ancaman terhadap kemanusiaan dan kepercayaan publik. Negara harus hadir secara utuh, tegas, dan berkeadilan untuk menghentikan kekerasan di Papua,” pungkasnya.