fin.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencana besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui sektor pendidikan tinggi. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan 10 kampus baru di berbagai wilayah Indonesia.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam forum ekonomi nasional yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk membahas arah pembangunan Indonesia ke depan.
Menurutnya, pembangunan universitas baru ini bukan sekadar menambah jumlah perguruan tinggi, melainkan menjadi bagian dari strategi regenerasi kepemimpinan nasional, khususnya di sektor pemerintahan dan birokrasi.
Cetak Kader Pemimpin dan Birokrat Bersih
Dalam pidatonya di ajang Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara pada Jumat (14/2/2026), Prabowo menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan tidak ada negara yang maju tanpa pemerintahan yang bersih dan adil.
Ia menilai, reformasi birokrasi harus dibarengi dengan penyiapan generasi baru aparatur negara yang memiliki integritas, kompetensi, serta visi kebangsaan yang kuat.
“Saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik,” ungkapnya.
Kampus Administrasi Pemerintahan Jadi Kunci
Selain universitas umum, pemerintah juga menyiapkan satu lembaga pendidikan khusus di bidang administrasi pemerintahan. Lembaga ini dirancang mirip sekolah kader birokrasi yang fokus mencetak calon pemimpin institusi negara.
Konsepnya tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga kepemimpinan, etika publik, tata kelola pemerintahan, hingga manajemen krisis.
Dengan model pendidikan seperti ini, pemerintah berharap lahir birokrat profesional yang siap bekerja sejak awal tanpa harus melalui proses adaptasi panjang.
Strategi Regenerasi Aparatur Negara
Prabowo menegaskan, regenerasi birokrasi menjadi agenda prioritas pemerintahannya. Ia menyebut, pejabat atau aparatur yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi akan digantikan oleh generasi baru hasil didikan institusi yang sedang disiapkan.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari transformasi besar menuju tata kelola pemerintahan modern, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
Perintah Bersih-Bersih Pejabat
Di sisi lain, Prabowo juga menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan masing-masing.
Ia memberi kewenangan penuh kepada sejumlah institusi strategis untuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkinerja baik atau melanggar aturan.
“Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri K/L, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar,” tegasnya.
Dorong Reformasi BUMN dan Kementerian
Instruksi tersebut juga mencakup lembaga pengelola BUMN serta kementerian teknis. Pemerintah ingin memastikan seluruh lini birokrasi bergerak selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Evaluasi kinerja, integritas, serta profesionalisme akan menjadi indikator utama dalam penataan ulang struktur pejabat negara.
Pendidikan Jadi Fondasi Reformasi
Pembangunan 10 kampus baru ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan lewat regulasi, tetapi juga investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
Pemerintah meyakini, mencetak birokrat unggul harus dimulai dari sistem pendidikan yang dirancang khusus untuk kebutuhan tata kelola negara modern.
Dengan kombinasi pembangunan kampus, lembaga kader pemerintahan, serta evaluasi pejabat aktif, Prabowo menargetkan lahirnya generasi pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia lebih maju, bersih, dan berdaya saing global.
Rencana ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa sektor pendidikan tinggi akan memainkan peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan nasional di masa depan. (*)