fin.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Karunia Alam Segar (KAS), produsen Mie Sedaap, resmi dibatalkan.
Keputusan itu disebut diambil setelah DPR berkoordinasi langsung dengan pihak manajemen perusahaan.
Menurut Dasco, langkah PHK yang direncanakan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 merupakan keputusan yang tidak tepat.
Ia menegaskan, situasi menjelang hari besar keagamaan seharusnya menjadi momen menjaga stabilitas dan ketenangan para pekerja.
“Pihak DPR RI telah menerima aspirasi dari pekerja Mie Sedaap dan tadi kami telah berkoordinasi dengan pihak Mie Sedaap. Didapatkan hasil bahwa pihak Mie Sedaap segera menyetop PHK yang terjadi. Pihak Mie Sedaap juga berjanji tidak akan ada PHK-PHK lagi,” ujar Dasco di Jakarta, dikutip Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut diambil demi menjaga kondusivitas suasana Ramadan dan Lebaran.
“Ini seharusnya tidak terjadi pada saat Ramadan dan menjelang Lebaran. Sehingga tadi sepakat pihak Mie Sedaap untuk menyetop PHK,” imbuhnya.
Awal Mula Isu PHK di PT Karunia Alam Segar
Kabar soal PHK di PT Karunia Alam Segar mencuat setelah sekitar 400 pekerja di pabrik tersebut mengalami pengurangan jam operasional secara drastis. Dalam satu bulan terakhir, para pekerja hanya mendapatkan jadwal kerja dua hingga tiga hari dalam sepekan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan adanya PHK massal, terutama karena terjadi menjelang Idul Fitri 2026. Aspirasi para pekerja kemudian disampaikan ke DPR RI dan mendapat respons cepat dari pimpinan parlemen.
DPR Tak Perlu Turun ke Gresik
Saat ditanya apakah pimpinan DPR akan berkunjung langsung ke Gresik—lokasi pabrik PT Karunia Alam Segar—Dasco menilai langkah itu tidak diperlukan. Ia mengaku telah memperoleh komitmen dari manajemen perusahaan.
“Kami sudah lakukan koordinasi dengan manajemen. Saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja sehingga kita sama-sama berpuasa dengan tenang dan menghadapi Lebaran dengan tenang,” ujarnya.
Langkah penghentian PHK ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi para buruh yang sebelumnya diliputi ketidakpastian.
Pernah Setop PHK di Pabrik Michelin
Pendekatan serupa pernah dilakukan Dasco pada November 2025 lalu saat isu PHK mencuat di PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), pabrik ban Michelin di Cikarang.
Kala itu, Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik. Mereka didampingi jajaran Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.
Di lokasi, turut hadir Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wae serta massa buruh yang tengah berunjuk rasa memprotes nasib mereka.
Dari hasil sidak tersebut, menurut Dasco, pihak manajemen menyatakan belum ada buruh yang resmi di-PHK dan proses masih dalam tahap pembahasan.
“Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di-PHK, masih dalam proses. Sehingga kami minta itu disetop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Dasco saat itu.
Ia juga meminta agar pekerja yang dirumahkan atau diskorsing dapat kembali bekerja seperti biasa.
Daya Beli Lesu, Industri Tertekan
Fenomena ancaman PHK di berbagai sektor industri memang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, pada 2025 lalu menyebut berdasarkan data Litbang KSPN terdapat sekitar 60 perusahaan pada 2023–2024 yang merumahkan karyawan, mengurangi tenaga kerja, atau bahkan tutup produksi sehingga melakukan PHK massal.
Sebagian besar berasal dari sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satu contoh besar adalah kasus Sritex Group yang dinyatakan pailit pada awal 2025, berdampak pada sekitar 12 ribu karyawan yang terkena PHK.
Menurut Ristadi, lesunya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama. Produk dalam negeri dinilai kalah bersaing dengan barang impor, terutama dari China, yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang dianggap kompetitif.
“Kalah dengan barang impor. Sekarang, barang impor terutama dari China itu bagus dan harga lebih murah. Masyarakat yang daya belinya relatif lesu memilih itu,” ujar Ristadi.
Harapan Stabilitas Jelang Lebaran
Keputusan penghentian rencana PHK di PT Karunia Alam Segar dinilai menjadi angin segar bagi para buruh, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Momentum ini penting karena kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat signifikan menjelang Lebaran.
Langkah DPR RI yang cepat merespons aspirasi pekerja juga menunjukkan perhatian terhadap isu ketenagakerjaan yang sensitif secara sosial dan ekonomi.
Meski demikian, tantangan industri nasional masih besar. Ketahanan sektor manufaktur, daya saing produk dalam negeri, serta perlindungan tenaga kerja menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah, parlemen, pengusaha, dan serikat pekerja.
Untuk sementara, para buruh Mie Sedaap bisa bernapas lega. Setidaknya, mereka dapat menjalani Ramadan dan menyambut Lebaran dengan lebih tenang tanpa bayang-bayang PHK.