Angka Kelahiran di Jepang Turun dalam Satu Dekade Terakhir, Populasi Kian Menyusut

fin.co.id - Menurut data resmi yang dirilis pada Kamis, 26 Februari 2026, angka kelahiran di Jepang turun untuk tahun ke-10 berturut-turut pada tahun 2025.

Menurut data awal Kementerian Kesehatan, pada 2025 sebanyak 705.809 bayi lahir di Jepang. Jumlah ini turun 2,1 persen dibanding tahun 2024.

Data tersebut mencakup kelahiran warga negara Jepang di Jepang, kelahiran warga negara asing di Jepang, dan bayi yang lahir dari warga negara Jepang di luar negeri.

Sementara itu, 505.656 pasangan menikah pada tahun 2025, naik 1,1 persen, sedangkan jumlah perceraian turun 3,7 persen menjadi 182.969 kasus.

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan populasi keseluruhan Jepang pada bulan Februari mencapai 122,86 juta jiwa, turun 0,47 persen, atau 580.000 jiwa, dari tahun sebelumnya.

Populasi Jepang Terus Menyusut

Jepang, yang berstatus kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia dan populasi yang menurun dan menua.

Hal ini menyebabkan sejumlah masalah, termasuk kekurangan tenaga kerja, tagihan jaminan sosial yang membengkak, dan semakin sedikit pekerja yang membayar pajak.

Hal itu, pada gilirannya, menambah utang besar Jepang. Jepang sudah memiliki rasio utang tertinggi di antara ekonomi-ekonomi besar.

Angka tahun lalu menunjukkan bahwa jumlah orang berusia 100 tahun ke atas hampir mencapai 100.000, dengan hampir 90 persen di antaranya adalah perempuan.

Penurunan populasi juga menghancurkan komunitas pedesaan. Jumlah rumah terbengkalai di Jepang kini sekitar empat juta unit.

Menurut sebuah studi baru-baru ini, lebih dari 40 persen kotamadya di Jepang berisiko punah.

Pemerintah Jepang menyadari gentingnya situasi ini. Perdana Menteri Sanae Takaichi telah berjanji untuk meningkatkan angka kelahiran, tetapi dengan keberhasilan yang terbatas.

"Menurunnya angka kelahiran dan menyusutnya populasi adalah keadaan darurat yang diam-diam yang secara bertahap akan mengikis vitalitas negara kita," kata Takaichi di parlemen pekan lalu.

Sementara Pemerintah kota Tokyo tengah mengembangkan aplikasi kencan sendiri, yang mengharuskan pengguna untuk menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka masih lajang dan menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia menikah.