.png)
fin.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menuai sorotan. Sejumlah laporan masyarakat di media sosial hingga pengaduan langsung ke sekolah menyebut menu yang diterima siswa belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi yang dijanjikan.
Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk tidak menutup mata terhadap keluhan publik.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku prihatin setelah memantau laporan masyarakat serta meninjau langsung kondisi di sekolah.
Menurutnya, beberapa menu yang diterima siswa dinilai jauh dari gambaran “makan bergizi” yang selama ini disampaikan pemerintah.
Ia mencontohkan makanan yang dibagikan kerap berupa roti standar, buah sederhana seperti pisang, kacang, dan sesekali telur.
“Kalau melihat langsung, tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah sudah ada panduan yang jelas dari pusat?” ujarnya.
DPD RI mempertanyakan sejauh mana panduan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) diterapkan di lapangan, terutama selama bulan puasa.
Muhdi menilai perlu ada penyesuaian kebijakan, mengingat sebagian siswa SD mulai belajar berpuasa.
Pembagian makanan pada pagi hari dinilai kurang tepat dan berpotensi mengganggu proses ibadah.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif, termasuk kemungkinan penyesuaian bentuk bantuan selama Ramadan.
