.png)
Sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang sejatinya memiliki tujuan mulia: meningkatkan gizi anak dan kualitas sumber daya manusia.
Ia mengingatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar tidak main-main dalam penyusunan menu. Jika kualitas makanan tidak sesuai standar, bukan hanya kepercayaan publik yang menurun, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan karena makanan tidak dimakan dan akhirnya terbuang.
Banyaknya laporan di media sosial menunjukkan masyarakat kini semakin kritis dan aktif menyuarakan pengalaman mereka. DPD RI berharap Presiden dapat melihat langsung realitas di lapangan, bukan hanya menerima laporan sepihak dari jajaran pelaksana program.
“Masukan dari masyarakat ini penting untuk bahan evaluasi,” tegasnya.
DPD RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar kembali pada tujuan awal dan tepat sasaran. Bahkan, Muhdi mengusulkan agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam penataan ulang program, mulai dari DPR, DPD, pemerintah daerah hingga pihak sekolah.
Langkah ini dinilai penting agar program strategis nasional seperti MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa, bukan sekadar baik di atas kertas.
Kritik dan laporan masyarakat sejatinya bukan untuk menjatuhkan program, melainkan menjadi alarm perbaikan. Transparansi, pengawasan, dan keterbukaan terhadap evaluasi menjadi kunci agar Makan Bergizi Gratis benar-benar menghadirkan gizi berkualitas untuk generasi masa depan Indonesia.
