Ekonomi . 04/03/2026, 23:10 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Pemerintah Indonesia tengah melakukan gebrakan dahsyat yang akan mengubah wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fundamental. Targetnya ambisius: memangkas jumlah BUMN dari lebih dari seribu menjadi hanya 250 entitas dalam waktu satu tahun. Langkah drastis ini, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar angka, melainkan misi besar untuk menyuntikkan efisiensi dan mendongkrak laba secara signifikan.
Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Aminuddin Makruf, membeberkan bahwa reformasi korporasi negara ini dirancang untuk memberantas akar masalah inefisiensi yang selama ini menghantui BUMN.
Ia menyoroti bahwa rantai transaksi yang terlalu rumit dan berlapis menjadi biang keladi utama di balik kerugian tidak langsung atau *indirect loss* yang angkanya mencengangkan.
Aminuddin memberikan gambaran gamblang mengenai bagaimana birokrasi bisnis di BUMN selama ini berjalan.
Sebagai contoh, ia membandingkan skenario di Telkom, di mana setiap transaksi dari perusahaan induk ke anak perusahaan akan dikenakan margin.
Selanjutnya, jika anak perusahaan kembali melimpahkan sebagian pekerjaan ke cucu perusahaan, margin tambahan akan kembali dikenakan.
Ini berarti, setiap lapisan dalam rantai transaksi tersebut tidak hanya menambah biaya operasional tetapi juga menggerus potensi keuntungan secara signifikan.
Menurut estimasi awal Aminuddin, kerugian akibat transaksi berlapis ini bisa mencapai Rp 50 miliar per tahun untuk setiap BUMN.
Bayangkan saja, setiap aktivitas bisnis yang seharusnya berjalan efisien justru menjelma menjadi sumber pemborosan uang rakyat yang berharga.
Aminuddin sangat yakin, penyelesaian proses perampingan ini akan secara otomatis mendongkrak kinerja keuangan BUMN.
Ia memproyeksikan peningkatan pendapatan yang luar biasa, mencapai Rp 50 triliun, tanpa perlu adanya peningkatan aktivitas bisnis yang berarti.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media