BUMN Mau 'Disunat' Jadi 250 Perusahaan! Rahasia Gila di Balik Rencana Konsolidasi Besar-besaran Era Prabowo

Lebih mengesankan lagi, konsolidasi ini berpotensi meningkatkan realisasi laba BUMN dari angka Rp 330 triliun menjadi Rp 380 triliun.

Ini adalah sebuah lompatan besar yang bisa diraih hanya dengan menata ulang struktur perusahaan secara cerdas.

Mencabut "Penyakit" Lini Bisnis di Luar Inti

Masalah klasik lain yang kerap menjangkiti BUMN adalah kecenderungan mereka untuk membuka lini bisnis di luar usaha inti atau *core business*.

Fenomena ini kerap membuat perusahaan negara "terjerumus" merambah sektor yang sebenarnya tidak mereka kuasai, hanya karena tergiur potensi keuntungan jangka pendek.

Aminuddin menyoroti keunikan di mana hampir semua BUMN besar memiliki aset sampingan yang beragam, seperti hotel, rumah sakit, hingga perusahaan manajemen aset.

Padahal, ketika sektor-sektor tersebut harus berhadapan langsung dengan persaingan pasar bebas, mereka seringkali kesulitan mengungguli pemain swasta yang jauh lebih gesit dan adaptif.

Aminuddin mengungkapkan, di masa lalu BUMN bisa dengan mudah mendirikan perusahaan atau bisnis baru tanpa kontrol yang ketat.

Karena kurangnya keahlian mendalam di bidang bisnis baru tersebut, banyak kerugian BUMN justru berasal dari unit bisnis di luar kompetensi intinya.

Ia memberikan contoh kasus Semen Indonesia Group, di mana ekspansi pabrik ke Vietnam justru berbalik menjadi beban ketimbang mendatangkan keuntungan.

Unit bisnis di luar negeri ini terbukti memotong keuntungan konsolidasi perusahaan secara drastis.

Dari potensi laba yang seharusnya bisa mencapai Rp 800 miliar, angka tersebut anjlok menjadi hanya Rp 160 miliar akibat unit bisnis yang merugi tersebut.

Ini jelas menunjukkan betapa krusialnya fokus pada kompetensi inti untuk meraih profitabilitas yang optimal.

Agenda Setahun: BUMN yang Lebih Ramping, Tangguh, dan Kompetitif

Agenda pemerintah saat ini sangat jelas dan tegas: menciptakan BUMN yang jauh lebih efisien dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara.