Pengamat: Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Senior Bertujuan Perkuat Konsolidasi Politik Domestik

fin.co.id - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan presiden, mantan menteri luar negeri, dan para ketua umum partai politik di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai memiliki dimensi politik domestik yang signifikan.

Pengamat politik Arifki Chaniago mengatakan, langkah Prabowo lebih dari sekadar respons geopolitik; ini merupakan bentuk manajemen risiko politik jangka menengah di dalam negeri.

“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi bisa cepat berubah menjadi tekanan politik,” kata Arifki dalam keterangannya, Rabu, 4 Maret 2026.

Arifki menambahkan, konflik AS–Iran selalu terkait dengan isu energi global. Lonjakan harga minyak dan meningkatnya inflasi dapat membebani fiskal negara. Dalam konteks ini, pemerintah membutuhkan legitimasi yang luas agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dianggap keputusan sepihak.

“Kalau nanti ada kebijakan yang tidak populer akibat situasi global, pemerintah bisa menunjukkan bahwa langkah itu lahir dari pembacaan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini, pertemuan tersebut juga berfungsi sebagai “tameng politik” terhadap potensi kritik publik. Arifki menyoroti bahwa posisi Indonesia di kancah global, termasuk keterlibatan dalam blok perdamaian yang dipelopori Presiden AS Donald Trump, kerap menjadi perdebatan.

“Serangan AS dan Israel terhadap Iran bisa memperuncing persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit tertentu. Dengan mengundang tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo mengirim pesan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas, bukan karena tekanan blok mana pun,” katanya.

Lebih jauh, Arifki melihat pertemuan ini sebagai upaya menjaga kesinambungan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia.

“Pesannya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah karena pergantian presiden. Ada garis merah kepentingan nasional yang dijaga lintas generasi,” tegasnya.

Arifki menyimpulkan, makna politik utama dari pertemuan ini adalah penguatan daya tahan rezim dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil posisi, tapi kemampuan mengelola konsekuensinya ke dalam politik dalam negeri. Pertemuan ini adalah bagian dari upaya mengelola konsekuensi itu sejak awal,” tutupnya.