.png)
fin.co.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah wilayah yang menampung aset militer Amerika Serikat dan Israel.
Operasi tersebut dikomandoi langsung oleh Islamic Revolutionary Guard Corps atau Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC), unit militer elite yang memiliki pengaruh besar dalam sistem pertahanan negara tersebut.
Serangan ini dipicu oleh kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Bagi IRGC, kematian Khamenei bukan sekadar kehilangan pemimpin politik, melainkan pukulan ideologis yang dianggap sebagai penghinaan besar terhadap negara dan agama.
Sejumlah analis menilai, respons Iran kali ini berpotensi jauh lebih keras dibanding konflik-konflik sebelumnya. Bahkan, sebagian kalangan memprediksi bahwa IRGC siap mengambil langkah ekstrem yang bisa menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam perang besar.
IRGC: Pasukan Elite yang Mengendalikan Kekuatan Militer Iran
IRGC merupakan salah satu cabang utama angkatan bersenjata Iran yang berdiri sejak Revolusi Iran tahun 1979. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas rezim sekaligus mengawasi berbagai program militer sensitif, termasuk program nuklir negara tersebut.
Berbeda dengan militer reguler Iran, IRGC memiliki jaringan kekuatan yang lebih luas. Selain mengoperasikan pasukan darat, laut, dan udara sendiri, organisasi ini juga memiliki kendali terhadap berbagai kelompok milisi proksi di Timur Tengah.
Menurut analis geopolitik dan jurnalis internasional Tarun Mishra, memahami langkah IRGC ke depan harus dimulai dengan memahami ideologi yang mereka pegang.
Dalam analisanya, Mishra menyebut bahwa bagi para elite IRGC, Khamenei dipandang sebagai sosok yang memiliki legitimasi religius sangat tinggi.
“Bagi Garda Revolusi, Khamenei bukan sekadar presiden atau perdana menteri, tetapi dianggap sebagai bayangan Tuhan di bumi. Pembunuhannya bukan hanya kekalahan militer, melainkan penodaan agama,” tulis Mishra dalam ulasannya.
Pandangan tersebut membuat konflik yang terjadi tidak lagi sekadar persoalan geopolitik, tetapi juga menyentuh dimensi ideologis dan religius yang jauh lebih sensitif.
