.png)
fin.co.id Zb Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Tangerang. Pengukuhan tersebut dilakukan di sela kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Ballroom Hotel Lemo, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/3/2026).
Dalam sambutannya, Maesyal Rasyid menekankan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pilar krusial dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai representasi masyarakat, BPD bertindak sebagai mitra strategis kepala desa untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di jalur yang benar.
"Sinergi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD sangat penting untuk memastikan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik," ujar Maesyal.
Selain penguatan organisasi BPD, Maesyal juga mengapresiasi dukungan Kejaksaan Agung RI melalui program Jaga Desa. Menurutnya, pendampingan hukum dari korps adhyaksa memberikan rasa aman bagi aparatur desa dalam mengelola anggaran dan administrasi.
"Dengan pendampingan ini, kami berharap para aparatur desa memiliki ketenangan dalam menjalankan tugas sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat sukses dan akuntabel," tambahnya.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani, yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah percontohan aplikasi Jaga Desa. Ia mencatat, berkat konsolidasi yang baik, kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan perangkat desa di wilayah ini nihil.
"Pemberdayaan BPD ke depan akan kami perkuat sebagai mitra monitoring pembangunan. Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola berjalan transparan," tegas Reda.
Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa kehadiran Jaksa Garda Desa menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan diri aparatur desa. Hal ini penting mengingat tantangan pengelolaan anggaran desa yang semakin kompleks.
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BPD, dan Kejaksaan untuk mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan profesional di Kabupaten Tangerang.
