Menag Tak Setuju dengan Aksi Boikot Produk Pro-Israel: Saya Prihatin

fin.co.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai gerakan boikot terhadap produk-produk yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel bukanlah solusi efektif untuk menyelesaikan persoalan konflik di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza.

Menurutnya, aksi tersebut justru dapat menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil di dalam negeri, terutama bagi dunia usaha dan para pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Ia mengaku prihatin dengan munculnya seruan boikot yang ramai di masyarakat. Nasaruddin menilai langkah tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” kata Nasaruddin dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.

Menag mengungkapkan, dampak dari aksi boikot tersebut sudah dirasakan oleh sebagian pekerja di Indonesia. Ia menyebut sekitar 3.000 karyawan dari salah satu jaringan restoran cepat saji terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa efek boikot tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Nasaruddin juga mengaku sempat mengundang sejumlah pelaku usaha ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan kepada dunia bisnis yang terdampak seruan boikot.

“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan dunia usaha karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Ia menilai para pelaku usaha memiliki kontribusi besar terhadap negara, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan pembiayaan berbagai aktivitas pemerintahan.

“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa, yang membiayai operasional negara ini siapa, ya pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, gerakan boikot terhadap produk-produk yang dianggap berasal dari Israel atau memiliki afiliasi dengan negara tersebut sempat meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Aksi ini menguat setelah konflik antara Hamas dan Israel di Gaza kembali memanas. Sejak akhir 2023, berbagai kelompok masyarakat di sejumlah negara mendorong gerakan boikot sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus tekanan ekonomi terhadap Israel.

Di Indonesia, kampanye boikot tersebut juga ramai disuarakan di media sosial maupun di ruang publik, terutama menyasar sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji. *