Internasional . 16/03/2026, 09:16 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
Tanpa persetujuan tersebut, proses hibah kapal induk tidak dapat dilakukan.
Akibatnya, pembahasan mengenai hibah kapal induk Garibaldi kemungkinan ditunda hingga setelah referendum politik Italia pada akhir Maret 2026.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Menteri Isabella Rauti memberikan penjelasan kepada komite parlemen.
Menurutnya, tidak diterimanya surat dari Indonesia dalam proses resmi bukanlah keputusan politik, melainkan persoalan administratif.
Rauti menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak dikirim melalui jalur diplomatik resmi sehingga tidak dapat diproses dalam sistem administrasi pemerintah Italia.
Dalam hubungan internasional, menurut Rauti, bentuk dan jalur komunikasi resmi sangat penting.
Jika dokumen dikirim secara sepihak atau tidak melalui saluran resmi, maka dokumen tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari prosedur administratif.
Karena itulah surat tersebut diperlakukan seolah-olah tidak pernah diterima.
Selain soal prosedur hibah kapal induk, beberapa anggota parlemen oposisi juga menyinggung arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Mereka mempertanyakan hubungan Indonesia dengan Rusia setelah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke Moskow dan bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Pertemuan tersebut dilaporkan membahas potensi kerja sama ekonomi dan bisnis antara kedua negara.
Meski demikian, Rauti menegaskan bahwa pembahasan mengenai hibah kapal induk kepada Indonesia tetap berada dalam kerangka analisis teknis dan administratif yang dilakukan oleh lembaga terkait.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media