Nasional . 20/03/2026, 08:19 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Dana raksasa dalam jumlah yang sangat fantastis mulai mengalir deras ke daerah-daerah. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima kucuran dana segar sebesar Rp 1 miliar per bulan.
Dana melimpah tersebut diklaim dapat memicu pergerakan ekonomi yang masif di tingkat lokal melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang digalakkan pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa di Jawa Barat saja terdapat sekitar 5.000 SPPG. Hal ini memicu terjadinya perputaran dana yang sangat besar mencapai Rp 5 triliun setiap bulannya hanya untuk urusan perut.
"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah," ujar Dadan dalam keterangan, Kamis 19 Maret 2026.
Dadan membeberkan bahwa sebagian besar anggaran raksasa BGN ini langsung disetor ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok Indonesia tanpa bertele-tele.
"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," ucap Dadan.
Dadan dengan tegas menyatakan bahwa program MBG ini sejak awal memang sudah dirancang untuk memaksa pemanfaatan sumber daya lokal secara habis-habisan. Kebutuhan pangan yang sangat besar dalam program ini diharapkan wajib dipenuhi dari hasil produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar yang lebar bagi para petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal yang selama ini terpinggirkan.
Dadan juga menyoroti betapa pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal secara mendadak, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang wajib direkrut langsung dari masyarakat setempat.
"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," jelasnya.
Demi memastikan perputaran uang ini berjalan optimal dan tidak bocor, pihaknya menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut paksa dari wilayah setempat. Langkah berani ini diambil agar pemenuhan gizi masyarakat dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta selera lokal yang ada di daerah tersebut. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media