BREAKING: Filipina Resmi Tetapkan Darurat Energi, Presiden Ferdinand Marcos Minta Bantuan Indonesia

fin.co.id - Presiden Ferdinand Marcos Jr. secara resmi menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa 24 Maret 2026. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar dan stabilitas energi domestik akibat konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Dalam pernyataan resmi pemerintah, status darurat ini diberlakukan sebagai respons atas ancaman serius terhadap ketersediaan energi nasional yang dipicu oleh gejolak global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Status darurat energi nasional dengan ini ditetapkan seiring konflik yang berlangsung di Timur Tengah, serta ancaman terhadap stabilitas pasokan energi negara,” demikian bunyi perintah eksekutif yang dirilis pemerintah Filipina.

Konflik antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat telah mengganggu rantai pasokan energi global, terutama gas alam cair (LNG). Kondisi ini membuat harga energi melonjak dan memicu kekhawatiran di banyak negara, termasuk Filipina.

Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi terhadap impor energi, Filipina menjadi salah satu yang paling terdampak.

Melalui status darurat ini, pemerintah memberikan kewenangan luas kepada Kementerian Energi untuk mengambil langkah cepat dalam mengamankan pasokan bahan bakar.

Salah satu kebijakan penting adalah pemberian uang muka hingga 15 persen untuk kontrak pengadaan energi. Selain itu, pemerintah juga bisa langsung menindak praktik penimbunan dan spekulasi harga yang dapat memperparah krisis.

Tak hanya itu, koordinasi lintas kementerian juga diperkuat guna memastikan respons yang cepat terhadap gangguan pasokan energi global.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi, pemerintah juga melibatkan sektor transportasi.

Kementerian Perhubungan diberikan kewenangan untuk:

• Memberikan subsidi bahan bakar transportasi umum

• Menurunkan tarif tol

• Bahkan membebaskan biaya penerbangan tertentu

Langkah ini diharapkan mampu menekan beban ekonomi masyarakat di tengah krisis energi yang sedang berlangsung.

Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara.

Keputusan ini diambil setelah harga LNG melonjak tajam akibat konflik global. Saat ini, sekitar 60 persen listrik Filipina memang masih bergantung pada batu bara.