.png)
fin.co.id - Pemerintah Austria menolak permintaan dari Amerika Serikat (AS) yang ingin menggunakan wilayah udara negara tersebut untuk mendukung operasi militer terhadap Iran.
Penolakan ini didasarkan pada kebijakan netralitas militer yang telah lama dianut Austria dalam kebijakan luar negerinya.
Keputusan ini memicu perhatian internasional karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Austria pada Kamis (2/4/2026) mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menerima beberapa permintaan dari Washington terkait penggunaan wilayah udara Austria.
Namun, pemerintah Austria menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak dapat langsung disetujui karena harus mempertimbangkan prinsip netralitas yang diatur dalam hukum nasional.
Menurut laporan penyiar publik ORF, otoritas pertahanan Austria saat ini masih meninjau setiap permintaan yang masuk secara kasus per kasus.
Meski demikian, pemerintah belum memberlakukan larangan total terhadap semua penerbangan militer AS. Namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum netralitas Austria yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Austria dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang mempertahankan status netral sejak Perang Dunia II berakhir. Kebijakan ini membuat negara tersebut cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer internasional.
Oposisi Desak Pemerintah Pertahankan Netralitas
Keputusan pemerintah Austria untuk menolak penggunaan wilayah udara oleh militer AS juga mendapat dukungan dari partai oposisi.
Partai Partai Sosial Demokrat Austria (SPO) meminta pemerintah tetap mempertahankan sikap netral tersebut.
Ketua SPO di Austria Hilir, Sven Hergovich, secara tegas meminta Menteri Pertahanan Austria untuk tidak memberikan izin apa pun terkait penerbangan militer AS.
Menurutnya, izin penerbangan militer tersebut berpotensi menyeret Austria ke dalam konflik internasional yang dapat merugikan negara tersebut.
Ia juga menilai bahwa konflik yang terjadi saat ini dapat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Eropa.
