.png)
fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pelayanan publik menyusul deretan catatan strategis yang dilayangkan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tangerang. Catatan strategis legislatif terhadap sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur menjadi basis utama dalam optimalisasi pelaksanaan program prioritas tahun anggaran 2025.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Tangerang, Moch. Maesal Rasyid, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (7/4/2026).
Bupati mengakui bahwa pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi merupakan potret objektif atas kondisi pembangunan di lapangan. Ia menggarisbawahi sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian legislatif, mulai dari ketimpangan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi daerah, hingga masalah klasik mengenai tata kelola lingkungan hidup dan persampahan.
"Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan. Kami berkomitmen memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi keberhasilan pembangunan daerah," ujar Maesal.
Menanggapi kritik mengenai efektivitas anggaran, Maesal menjelaskan bahwa arah kebijakan tahun 2025 difokuskan sebagai pijakan awal visi-misi daerah dalam RPJMD 2025–2029. Ia berjanji akan memperketat pengawasan penyerapan anggaran dengan sistem perencanaan berbasis kebutuhan agar belanja daerah lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain perbaikan sarana prasarana fisik seperti jalan dan fasilitas kesehatan, Pemkab Tangerang juga berencana meningkatkan kapasitas aparatur dan sistem manajemen pemerintahan untuk meminimalkan hambatan dalam administrasi kependudukan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, yang memimpin jalannya sidang, menyatakan bahwa pembahasan LKPJ ini akan segera memasuki tahap pendalaman. Legislatif dijadwalkan melakukan pembahasan maraton bersama perangkat daerah mulai 7 hingga 11 April 2026.
Kholid menekankan bahwa pembahasan tersebut tidak sekadar formalitas administratif, melainkan evaluasi mendalam atas capaian kinerja program dan implementasi peraturan daerah.
“Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi rekomendasi penting dalam penyusunan perencanaan anggaran serta perumusan kebijakan daerah di masa mendatang,” tegas Kholid.
Ia pun meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk kooperatif dan menyediakan data komprehensif agar mekanisme evaluasi kinerja ini mampu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tangerang.
