.png)
fin.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berkomitmen penuh mendukung realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional. Proyek mercusuar di sektor pendidikan ini dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi warga kurang mampu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti usulan lokasi pembangunan yang memanfaatkan aset milik negara. Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbaru, Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun di atas lahan milik Kementerian Hukum (Kemenkum) seluas 6,3 hektare di Jalan Lapas Pemuda, tepat di samping Balekota Mall.
“Kami telah berkoordinasi intensif dengan Kemenkum, Kemensos, dan Kementerian PUPR. Saat ini, fokus kami adalah menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi, terutama terkait sertifikasi lahan, guna memenuhi readiness criteria pembangunan yang disyaratkan pemerintah pusat,” ujar Yeti di Tangerang, Kamis (9/4/2026).
Yeti menambahkan, proyek ini ditargetkan mulai terealisasi dalam waktu dekat. Sekolah Rakyat ini nantinya akan menjadi pusat pendidikan terpadu yang mencakup seluruh strata wajib belajar, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Guna mengejar target tersebut, Pemkot Tangerang bergerak cepat melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Yeti memastikan bahwa penyelesaian persyaratan administratif seperti sertifikasi aset, perizinan, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diupayakan masuk dalam agenda anggaran perubahan tahun ini.
“Setelah koordinasi dengan pusat kemarin, kami langsung melapor ke Bapak Wali Kota. Persiapan teknis dan perizinan akan segera ditindaklanjuti agar proses konstruksi tidak menemui kendala,” tambahnya.
Realisasi Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi pemerataan pendidikan di Kota Tangerang. Kehadiran sekolah ini diproyeksikan mampu mencetak generasi muda berkualitas dan mandiri, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
“Kami berharap rencana ini berjalan lancar karena memiliki manfaat besar dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Yeti.
