.png)
Menanggapi laporan warga tersebut, KDM langsung menindaklanjuti informasi yang beredar. Setelah dilakukan penelusuran, ia memutuskan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung.
"Saya mengucapkan terima kasih pada warga pemberi aduan yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran Gubernur," ujar KDM dalam unggahan medsos pribadinya, Rabu 8 April 2026.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta," tegas KDM.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebijakan tersebut belum berjalan optimal di lapangan.
Menurut KDM, proses investigasi akan melibatkan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Proses investigasi akan melibatkan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata KDM.
Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan faktor yang menyebabkan surat edaran gubernur belum sepenuhnya diterapkan oleh petugas di lapangan.
KDM juga menekankan bahwa seluruh petugas Samsat harus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkas KDM.
