Menteri PU Tegaskan Tak Akan Negosiasi soal Efisiensi Anggaran Rp12,7 Triliun

fin.co.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak akan melakukan negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12,7 triliun di kementeriannya.

"Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pingin negosiasi, buat apa negosiasi?" kata Dody dalam pernyataan di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu, 11 April 2026.

Dody menilai kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah telah melalui pertimbangan matang. Sebagai pembantu Presiden, ia memilih untuk fokus menjalankan kebijakan tersebut secara maksimal dan bertanggung jawab.

"Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," bebernya.

Ia juga menekankan bahwa jajaran direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kapasitas dan pengalaman yang kuat, sehingga mampu melakukan penyesuaian strategi pembangunan secara efektif di tengah keterbatasan anggaran.

"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," ujarnya.

Menurut Dody, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat tetap menjadi prioritas karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah. Program tersebut dinilai mampu menghadirkan manfaat nyata sekaligus mendorong perbaikan ekonomi di tingkat akar rumput.

Ia memastikan berbagai program prioritas tersebut akan tetap dijalankan meskipun terdapat penyesuaian anggaran, agar manfaat pembangunan tetap dirasakan secara luas.

Selain itu, Dody juga menegaskan tidak ada rencana untuk berkomunikasi secara khusus dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan efisiensi tersebut.

"Saya enggak, enggak ada rencana untuk ketemu Pak Purbaya, itu enggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman," tegasnya.

Dody mengaku telah berpengalaman menghadapi kondisi efisiensi anggaran yang lebih besar sebelumnya, sehingga ia tidak merasa khawatir dalam menjalankan kebijakan saat ini.

"Tapi gini loh, saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah dari pada ini. Jadi saya enggak pernah takut ya. Maksud saya, ya pasti Bapak Presiden itu melakukan efisiensi pasti ada sebabnya, iya kan?" ucap Dody.

Ia menambahkan pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi kementeriannya untuk tetap menjalankan program secara efektif meski dengan keterbatasan anggaran.

Sebagai informasi, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 dipangkas sebesar Rp12,71 triliun, dari sebelumnya Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun.

Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026, sebagai bagian dari kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap terkendali di tengah dinamika global.