BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Mufti Anam Semprot Keras: Pemerintah “PHP” Rakyat di Tengah Krisis!

Ringkasan berita:

• Mufti Anam mengkritik keras kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina yang dinilai mendadak dan memberatkan masyarakat. Ia menilai kebijakan ini tidak disertai sosialisasi dan bertolak belakang dengan narasi sebelumnya yang menenangkan publik soal harga BBM.
• Mufti juga menyoroti dampak luas kenaikan tersebut, terutama karena di lapangan BBM subsidi sulit diakses, sehingga masyarakat terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meningkat tajam. Ia menilai kondisi ini tidak adil dan mencerminkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap situasi ekonomi rakyat.
• Selain itu, Mufti mendesak pemerintah segera memperbaiki distribusi BBM subsidi dan menyesuaikan harga jika kondisi global membaik, agar beban masyarakat tidak semakin berat.

fin.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara signifikan. Ia menilai keputusan tersebut memberatkan masyarakat, terutama karena tidak disertai sosialisasi yang memadai.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Senin, 20 April 2026.

Mufti menilai kebijakan ini sebagai kemunduran, mengingat sebelumnya pemerintah dinilai cukup berani dengan menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” pungkasnya.

Ia juga menyinggung langkah yang diambil pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sebelumnya, yakni ketika harga BBM subsidi tidak dinaikkan, tetapi dilakukan berbagai bentuk penyesuaian lain.

Mufti mengaku telah mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan harapan yang menyesatkan kepada masyarakat terkait kebijakan harga BBM. “Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” tandasnya.

Menurutnya, meskipun kenaikan terjadi pada BBM nonsubsidi yang umumnya digunakan kalangan menengah ke atas, dampaknya tetap dirasakan luas, termasuk oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana BBM subsidi kerap sulit diperoleh di sejumlah daerah, sehingga masyarakat terpaksa beralih ke BBM nonsubsidi yang kini justru mengalami kenaikan harga.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” tuturnya.

Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar soal perbedaan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, melainkan menyangkut rasa keadilan dan kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.