Skandal Jalur Kereta Dibongkar! Komisi Pemberantasan Korupsi Telusuri Dugaan Intervensi Sudewo

fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang menyeret nama Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta di kantor BPKP Jawa Timur, Selasa, 21 April 2026. Mereka yang diperiksa antara lain MSH dari PT Surya Kencana Baru, NW selaku Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi dan CV Cakra Semesta, serta HS yang merupakan PPPK di BTP Kelas I Surabaya.

" Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di perkara DJKA. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Jawa Timur terhadap sejumlah saksi dari pihak swasta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran tersangka Sudewo, khususnya terkait dugaan intervensi dan pengkondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa proyek jalur kereta di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Timur.

Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana dari pihak swasta kepada Sudewo melalui orang kepercayaannya.

"Jadi pendalamannya terkait dengan pra PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), dugaan intervensi pengkondisian, dan juga didalami terkait dengan dugaan aliran uang dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek kepada saudara Sudewo melalui orang kepercayaannya," jelasnya.

Tak hanya itu, Sudewo juga terseret dalam perkara lain, yakni dugaan pemerasan di wilayah Kabupaten Pati yang hingga kini masih terus dikembangkan oleh penyidik.

"Ini penyidikannya juga masih terus bergulir," tegas Budi.

KPK sebelumnya juga mendalami dugaan pengaturan lelang proyek serta pemberian fee kepada Sudewo saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Dugaan tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak swasta pelaksana proyek.

Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan praktik intervensi dalam proyek infrastruktur strategis, sekaligus memperkuat dugaan adanya skema suap dan pengaturan tender dalam pengadaan jalur kereta api di Jawa Timur.