Kok Bisa? Menkeu Akui Belum Tahu Skema Gaji Ribuan Manajer Koperasi Merah Putih

Intisari berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci skema pembayaran gaji bagi puluhan ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disebut akan dibiayai APBN.
• Pemerintah telah menyiapkan rekrutmen lebih dari 35 ribu orang untuk mengelola program koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih, namun mekanisme penggajian mereka masih dalam tahap kajian lintas kementerian.
• Meski ada alokasi anggaran besar untuk koperasi dalam bentuk cicilan tahunan, pemerintah menegaskan skema gaji tidak berasal dari pinjaman koperasi dan masih akan ditentukan melalui mekanisme tersendiri.

fin.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memperoleh informasi rinci terkait rencana pembayaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Hal ini mencuat setelah muncul kabar bahwa pendanaan gaji tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Koperasi (KDMP) nggak. Koperasi saya nggak tahu," katanya kepada wartawan, Rabu, 22 April 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa sejauh ini yang ia ketahui hanya terkait alokasi anggaran pemerintah untuk koperasi dalam bentuk cicilan tahunan. Di luar itu, ia belum dapat memastikan adanya pos tambahan, termasuk untuk kebutuhan gaji.

"Tapi yang saya bayar ke koperasi kan hanya cicilan 40 triliun per tahun itu, yang lain saya nggak tahu. Nggak tahu nanti saya pastikan, tapi saya yang tahu saya hanya bayar cicilan sekian puluh triliun setiap tahun sampai enam tahun ke depan gitu," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah masih membahas mekanisme pemberian gaji bagi puluhan ribu manajer koperasi tersebut. Jumlah yang direncanakan mencapai sekitar 30 ribu orang untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih, sementara sisanya akan ditempatkan pada program Kampung Nelayan Merah Putih.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa sumber gaji para manajer tidak berasal dari skema pinjaman koperasi yang nilainya bisa mencapai Rp3 miliar per unit.

"Enggak, di luar (pinjaman Rp3 miliar). Nanti ada skemanya lagi," ujar Ferry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka rekrutmen besar-besaran untuk mendukung operasional program tersebut. Para peserta yang lolos akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema kontrak kerja waktu tertentu selama dua tahun.

"Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Zulkifli.

Secara rinci, dari total sekitar 35 ribu lebih posisi yang dibuka, sebanyak 30 ribu diperuntukkan bagi manajer koperasi yang akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, sekitar 5.400 posisi lainnya dialokasikan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Meski rekrutmen telah berjalan, hingga kini pemerintah masih merumuskan skema pembiayaan gaji secara final. Kejelasan mengenai sumber anggaran tersebut diharapkan segera ditetapkan agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan ketidakpastian fiskal.