DPR Soroti Daerah Kepulauan Sulut, Minta Perhatian Khusus dari Pemerintah Pusat

fin.co.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), khususnya yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta rawan bencana.

“Wilayah ini secara geografis didominasi kepulauan dan sebagian termasuk daerah 3T serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pusat, terutama terkait insentif dan sarana prasarana,” kata Dewi saat kunjungan kerja di Manado seperti dikutip dari Antara, Kamis, 23 April 2026.

Ia menyoroti keterbatasan sarana transportasi yang masih menjadi kendala utama dalam pelayanan publik. Menurutnya, perjalanan antarpulau yang bisa memakan waktu hingga belasan jam bahkan berhari-hari menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur.

“Untuk memberikan pelayanan, ada yang harus menempuh perjalanan hingga 15 jam bahkan tiga hari tiga malam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Dewi menjelaskan bahwa kondisi geografis tersebut juga berdampak pada aspek pengawasan, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia. Ia menilai penguatan pengawasan penting untuk mencegah potensi tindak pidana, termasuk perdagangan orang.

Selain itu, ia menyinggung persoalan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur antara warga Indonesia dan Filipina yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Hal ini perlu menjadi perhatian Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan visa guna mencegah penyalahgunaan izin, termasuk potensi praktik investasi ilegal.

Menurut Dewi, kunjungan kerja reses ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dan berbagai persoalan di daerah yang nantinya akan dibahas bersama kementerian terkait dalam rapat kerja di DPR.

Dalam agenda tersebut, Komisi XIII DPR RI turut berdialog dengan sejumlah instansi di wilayah Sulawesi Utara, di antaranya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Hukum, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.