Isu K-Pop Jadi Panggung Halus: Pramono dan Prabowo Bidik Simpati Gen Z

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menanggapi wacana lokasi konser BTS yang dipilih antara Jakarta International Stadium (JIS) atau Gelora Bung Karno (GBK) setelah adanya dorongan dari komunitas ARMY. Di saat yang hampir bersamaan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan gagasan agar konser K-pop di Indonesia diperbanyak.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia sekaligus pengamat politik, Arifki Chaniago menilai, kedua figur tersebut mulai menyentuh ranah budaya populer yang lekat dengan generasi muda.

“Ini menunjukkan bahwa K-pop sudah dianggap sebagai pintu masuk untuk menjangkau pemilih muda. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi sudah jadi bagian dari ruang sosial mereka,” ujar Arifki dalam keterangannya kepada fin.co.id, Kamis, 23 April 2026.

Ia menjelaskan, karakter pemilih muda, khususnya Gen Z, dan milenial di perkotaan, berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka cenderung terkoneksi secara digital, aktif dalam komunitas, serta memiliki kedekatan kuat dengan budaya global seperti K-pop.

Dalam konteks ini, penyebutan BTS oleh Pramono dinilai sebagai strategi pendekatan berbasis budaya. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya membangun kedekatan dengan komunitas penggemar yang dikenal memiliki loyalitas tinggi dan aktif di media sosial.

“Pendekatannya lebih ke emosional, masuk ke identitas dan komunitas. Ini biasanya bakal memancing perbincangan di kalangan komunitas ARMY,” tutur Arifki.

Sementara itu, pendekatan Prabowo dinilai berbeda karena menyoroti peluang dengan mendorong peningkatan jumlah konser K-pop di dalam negeri. Gagasan ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap tingginya minat publik yang sering berujung pada kegagalan mendapatkan tiket saat penjualan berlangsung.

Di sisi lain, langkah tersebut juga bisa dibaca dalam konteks hubungan ekonomi yang lebih luas, mengingat Indonesia baru saja mengumumkan komitmen investasi dari Korea Selatan senilai Rp173 triliun. Hal ini membuka kemungkinan bahwa dorongan terhadap industri hiburan turut berkaitan dengan penguatan kerja sama bilateral dan sektor ekonomi kreatif.

"Pramono sedang memainkan perannya sebagai Gubernur DKI untuk merespon lokasi konser KPO-P, sedangkan Prabowo ingin jumlah konsernya di perbanyak saja. Sebagai politisi jelas terbaca bahwa komunitas KPO-P punya ruang strategis menjelang Pilpres 2029," kata Arifki.

Fenomena ini, menurut Arifki, bukan bentuk persaingan terbuka, melainkan upaya masing-masing tokoh untuk menunjukkan relevansi di mata generasi muda. Figur yang dianggap paling dekat dengan keseharian anak muda berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar.

"Fenomena ini juga menunjukkan perubahan dalam strategi komunikasi politik. Budaya populer kini menjadi medium yang semakin sering digunakan untuk membangun kedekatan dengan publik, terutama di era digital," terangnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pendekatan ini tetap bergantung pada konsistensi pesan serta kemampuan mengaitkannya dengan kebutuhan nyata masyarakat.

"Komunitas KOP-P itu bisa saja ramai pada saat konser saja, tapi sebagai pengambil kebijakan baik Presiden Prabowo atau Gubernur Pramono tentu kebijakan tentang industri kreatif atau dampak lain dari konser-konser tersebut ujar," Arifki.

Dengan meningkatnya jumlah pemilih muda dalam kontestasi politik mendatang, kemampuan membaca tren budaya populer dinilai akan menjadi faktor penting dalam menarik perhatian publik.