Pro Kontra Wacana Penutupan Prodi Tak Relevan, Ini Penjelasan Kemendiktisaintek Soal Transformasi Kampus

fin.co.id - Wacana penutupan program studi (prodi) di sejumlah perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri tengah menjadi sorotan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menjelaskan bahwa penutupan prodi bukan keputusan instan. Sebelum sampai pada tahap tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek penting, mulai dari kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, hingga keberlanjutan akademik.

“Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi tidak lagi memenuhi standar mutu dan tidak bisa dikembangkan,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.

Lebih lanjut, Badri menekankan bahwa pemerintah justru lebih mengedepankan transformasi prodi dibandingkan penutupan.

Transformasi tersebut meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan lintas disiplin, hingga peningkatan kolaborasi riset. Selain itu, sistem major-minor juga mulai didorong untuk menciptakan lulusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masa depan.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya dilihat sebagai penyedia tenaga kerja semata. Bidang ilmu dasar, sosial, humaniora, hingga pendidikan tetap memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Perguruan tinggi juga berfungsi sebagai pusat inovasi, pengembangan budaya, serta pencetak pemimpin masa depan.

Wacana ini sebelumnya disampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 yang digelar di Kabupaten Badung. Dalam forum tersebut, Badri menyoroti adanya ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah jurusan keguruan yang setiap tahun menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20 ribu orang. Kondisi ini dinilai perlu ditata ulang agar tidak terjadi surplus tenaga kerja yang berujung pada pengangguran terdidik.

Meski menuai kritik dari berbagai pihak, pemerintah tetap membuka ruang dialog dan evaluasi bersama perguruan tinggi. Badri juga meminta kampus untuk proaktif menyeleksi program studi yang masih relevan dan memiliki prospek ke depan.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sekaligus menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan strategi yang tepat, transformasi prodi diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing lulusan, tetapi juga memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional. (*)