Di Tengah Krisis Global, Prabowo Pangkas Harga Pupuk 20 Persen

fin.co.id - Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah tekanan krisis global.

Kebijakan tersebut diumumkan di saat harga pupuk dunia melonjak akibat gangguan rantai pasok internasional. Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan serta pembatasan ekspor dari sejumlah negara produsen membuat harga pupuk, khususnya urea, meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut langkah ini sebagai bentuk antisipasi dini pemerintah terhadap potensi krisis yang dapat memukul sektor pertanian.

“Presiden mengarahkan agar kita tidak menunggu krisis, tetapi melakukan langkah pencegahan melalui kebijakan yang konkret,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.

Penurunan harga tersebut berlaku untuk berbagai jenis pupuk bersubsidi, termasuk urea, NPK, dan ZA. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi petani sekaligus menjaga daya tanam pada musim 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pembenahan di sektor distribusi. Melalui deregulasi, ratusan aturan yang dinilai menghambat penyaluran pupuk dipangkas agar alur distribusi menjadi lebih cepat dan efisien, dari produsen hingga ke tangan petani.

Kemudahan akses juga diperluas melalui integrasi berbasis data kependudukan serta penambahan jaringan kios pupuk hingga tingkat desa. Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan ketersediaan pupuk dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat ketahanan stok dengan melakukan diversifikasi pasokan sejak tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor dan meminimalkan dampak gejolak global.

Selain intervensi di sektor hulu, pemerintah juga menjaga stabilitas di sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan memastikan petani tetap memperoleh keuntungan meski menghadapi tekanan biaya produksi.

Pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir ini dinilai menjadi strategi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian menegaskan bahwa kondisi pangan nasional saat ini masih relatif kuat. Cadangan beras pemerintah bahkan disebut telah melampaui 5 juta ton, yang menjadi penyangga penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap petani tetap mampu berproduksi secara optimal dan terus menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.