Fantastis! Anggaran Sepatu Sekolah Rp700 Ribu per Pasang? KPK Bongkar Potensi Masalah di Kemensos

fin.co.id - Isu pengadaan sepatu sekolah oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, anggaran sebesar Rp27 miliar dialokasikan untuk pembelian 39.345 pasang sepatu bagi siswa program sekolah rakyat. Jika dihitung, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp700 ribu per pasang—angka yang dinilai cukup tinggi oleh sejumlah pihak.

Menyanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memberikan peringatan dini terkait potensi korupsi. Melalui Direktorat Monitoring, KPK tengah melakukan kajian untuk jarak pandang risiko, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo , menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam program prioritas nasional.

“Kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

KPK menyoroti bahwa sektor pengadaan barang dan jasa memang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Berbagai modus kerap ditemukan, mulai dari perencanaan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, manipulasi Harga Penilaian Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender.

Data penindakan KPK periode 2004–2025 mencatat, sebanyak 446 dari total 1.782 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Angka ini menjadikannya sebagai sektor dengan kasus terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi.

Selain itu, KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Kemensos. Dalam dua tahun terakhir, skor integritas mengalami penurunan, dari 79,16 pada tahun 2024 menjadi 75,79 pada tahun 2025. Posisi ini menempatkan Kemensos dalam kategori “waspada”.

Pada aspek pengadaan barang dan jasa, skor Kemensos di SPI 2024 tercatat 67,66. Meski mengalami peningkatan di tahun berikutnya, penilaian dari kalangan ahli masih relatif rendah, yakni 69,94. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat.

Mensos Pastikan Anggaran Berdasarkan Mekanisme

Di sisi lain, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh penganggaran telah direncanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurutnya, program sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian harga dalam proses pelaksanaan.

Semua penganggaran sudah direncanakan.Pelaksanaannya harus dikawal bersama dan dilihat secara transparan, ujar Gus Ipul saat ditemui di Gedung Kemenko PM, Rabu (29/4/2026).

KPK menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama agar anggaran besar seperti ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa program sosial berukuran besar, meskipun bertujuan baik, tetap harus mencakup secara ketat agar tidak menjadi celah praktik korupsi. (*)