fin.co.id -
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara terkait desakan pembukaan kembali tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Meski ribuan warga telah menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa, pemerintah provinsi menegaskan belum bisa memenuhi permintaan tersebut.
Aksi demonstrasi yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026), diikuti oleh Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang.
Mereka meminta tambang kembali dibuka karena menjadi sumber mata pencaharian utama bagi ribuan warga. Aspirasi itu turut disambut oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan menutup tambang sekitar tujuh bulan lalu bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama adalah keselamatan masyarakat, khususnya yang terdampak aktivitas lalu lintas truk tambang di kawasan Parung Panjang.
Menurutnya, jalur yang dilalui kendaraan tambang merupakan akses vital bagi warga untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari pergi ke sekolah hingga bekerja. Ia mengungkapkan, sebelumnya banyak warga yang harus menghadapi perjalanan panjang dan melelahkan akibat kemacetan parah.
“Yang dipikirkan adalah kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Mereka juga punya hak untuk hidup dengan layak tanpa terganggu aktivitas tambang,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menyoroti dampak kesehatan dan psikologis yang dialami warga, termasuk kelelahan hingga depresi akibat waktu tempuh perjalanan yang tidak wajar.
Selain faktor keselamatan, persoalan akses menjadi hambatan lain. Dedi menyebut tidak ada jalur alternatif untuk aktivitas tambang, sehingga jika dibuka kembali, truk-truk akan tetap melintasi Parung Panjang.
Hal ini berpotensi memicu konflik baru di masyarakat. “Kalau dibuka lagi, pasti akan muncul protes baru dari warga yang terdampak,” jelasnya.
Solusi untuk Pekerja Tambang
Sebagai langkah alternatif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menawarkan solusi bagi para pekerja tambang yang kehilangan mata pencaharian. Mereka diajak untuk bekerja sebagai tenaga kebersihan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Namun, hingga saat ini, tawaran tersebut belum mendapat respons dari pihak terkait. Dedi mengaku sudah berulang kali meminta data pekerja agar bisa difasilitasi pekerjaan baru dengan upah dan perlindungan yang lebih layak.
“Upah mereka sebelumnya hanya Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per hari tanpa jaminan. Kami ingin mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih aman dan terjamin,” tegasnya.
Penolakan ini menunjukkan bahwa persoalan tambang di wilayah Bogor masih menjadi isu kompleks yang melibatkan kepentingan ekonomi dan sosial. Di satu sisi, warga membutuhkan pekerjaan, namun di sisi lain, keselamatan dan kenyamanan masyarakat luas juga harus diutamakan.
Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi terbaik yang mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. (*)